## Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja: Gencatan Senjata Rawan dan Dampak Geopolitik yang Kompleks
Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung selama lima hari telah berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, namun situasi tetap rawan. Pertempuran yang terjadi antara tanggal [Tentukan tanggal] hingga [Tentukan tanggal] menewaskan sedikitnya 41 tentara dan warga sipil dari kedua negara, serta menyebabkan lebih dari 260.000 orang mengungsi. Ketegangan di perbatasan masih terasa, meskipun sebagian pengungsi telah mulai kembali ke rumah mereka. Gambar-gambar yang beredar memperlihatkan kerusakan infrastruktur, seperti SPBU yang hancur di Desa Phrong, Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja, serta pusat-pusat evakuasi yang dipenuhi warga Thailand yang mengungsi dari Provinsi Surin. Bahkan, delegasi militer dan diplomat dari 13 negara, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, mengunjungi pagoda Buddha yang rusak di pos pemeriksaan perbatasan An Ses, Provinsi Preah Vihear, Kamboja, untuk memantau implementasi gencatan senjata.
Gencatan senjata yang disepakati pada Senin, [Tentukan tanggal], oleh Perdana Menteri Sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, diklaim sebagai “gencatan senjata segera dan tanpa syarat” yang berlaku mulai tengah malam hari itu. Namun, Thailand melaporkan beberapa pelanggaran gencatan senjata oleh Kamboja segera setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, dan keluhan serupa berlanjut hingga Rabu, [Tentukan tanggal].
Peran campur tangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi titik balik dalam negosiasi. Melalui unggahan media sosial pada Sabtu, [Tentukan tanggal], Trump menyatakan telah berbicara dengan pemimpin Thailand dan Kamboja, dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanjutkan perjanjian perdagangan jika permusuhan berlanjut. Tekanan ekonomi ini terbukti efektif, mengingat kedua negara tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan belum mencapai kesepakatan tarif dengan AS, berbeda dengan sebagian besar negara tetangga di Asia Tenggara.
Ken Lohatepanont, analis politik dan kandidat doktoral Universitas Michigan, menjelaskan bahwa Thailand tengah berupaya keras bernegosiasi dengan AS untuk mendapatkan tarif yang menguntungkan guna membantu perekonomian ekspornya yang sedang melemah. Ia menilai intervensi Trump berperan signifikan dalam mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Pendapat serupa disampaikan oleh Casey Barnett, presiden American Chamber of Commerce di Kamboja, yang mengapresiasi intervensi Trump mengingat posisi ekonomi dan militer Kamboja yang kurang menguntungkan.
Konflik ini telah memanas sejak Mei [Tentukan tanggal], ketika seorang tentara Kamboja tewas ditembak oleh pasukan Thailand di wilayah perbatasan yang disengketakan. Ketegangan meningkat dengan pembatasan perlintasan perbatasan, boikot, dan larangan barang serta jasa antar kedua negara. Ledakan ranjau darat pada 23 Juli [Tentukan tanggal] di salah satu wilayah yang disengketakan melukai lima tentara Thailand, satu di antaranya kehilangan kaki. Kejadian ini menjadi pemicu utama konflik bersenjata. Sebagai respons, Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, mengusir utusan Kamboja, dan menutup perlintasan perbatasan.
Pertempuran yang terjadi melibatkan penggunaan artileri dan roket dari pihak Kamboja, serta serangan udara dari jet tempur F-16 buatan AS dan Grippen buatan Swedia dari pihak Thailand. Konflik ini merupakan puncak dari sejarah permusuhan panjang antara kedua negara, yang telah berulang kali mengalami ketegangan di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang lebih dari 800 kilometer. Persengketaan teritorial sebagian besar berakar pada peta tahun 1907 yang dibuat ketika Kamboja masih berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis, yang dianggap tidak akurat oleh Thailand.
Putusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962 yang menganugerahkan kedaulatan kepada Kamboja atas wilayah yang meliputi Candi Preah Vihear berusia 1.000 tahun, hingga kini masih memicu kemarahan banyak warga Thailand. Insiden pembakaran Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh pada tahun 2003 setelah beredarnya rumor aktris Thailand yang mengklaim Candi Angkor Wat milik Thailand, semakin memperburuk hubungan kedua negara. Kamboja kembali ke Mahkamah Internasional pada tahun 2011 menyusul beberapa bentrokan antara tentara Kamboja dan Thailand di sekitar Candi Preah Vihear, yang menewaskan sekitar 20 orang dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Mahkamah Internasional kembali menegaskan keputusannya pada tahun 2013, yang semakin meningkatkan ketegangan.
Usulan Kamboja pada bulan Juni [Tentukan tanggal] untuk kembali ke Mahkamah Internasional guna menyelesaikan perselisihan perbatasan di wilayah yang disengketakan ditolak tegas oleh Thailand. Gencatan senjata terbaru tidak membahas sengketa mendasar dan hanya secara samar menyebutkan pengaturan pemantau gencatan senjata.
Paul Chambers, seorang akademisi Amerika yang mempelajari militer Thailand dan baru-baru ini meninggalkan negara tersebut setelah menerima ancaman hukum dari militer, menilai gencatan senjata ini sebagai tanda positif. Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan gencatan senjata bergantung pada keterlibatan perwakilan pihak ketiga yang kredibel, seperti dari ASEAN, untuk memantau situasi di lapangan.
Percobaan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, untuk memperbaiki hubungan dengan menghubungi mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada bulan Juni [Tentukan tanggal] justru menimbulkan masalah baru. Pernyataan Paetongtarn yang menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan mengkritik kepemimpinan militer Thailand, yang bocor ke publik, menyebabkan dirinya diskors dari jabatannya karena dugaan pelanggaran etika. Kejadian ini meningkatkan pengaruh politik militer Thailand atas pemerintah terpilih. Puangthong Pawakapan, ilmuwan politik dari Universitas Chulalongkorn Bangkok, memprediksi bahwa hal ini akan mempersulit reformasi yang selama ini ditunggu-tunggu untuk membatasi kekuasaan politik militer.
**Kata Kunci:** Thailand, Kamboja, gencatan senjata, konflik perbatasan, Preah Vihear, Hun Sen, Donald Trump, tekanan ekonomi, ASEAN, militer Thailand, politik Thailand.
